JAKARTA, etamnews.com — Balai Agung, Balai Kota Jakarta, menjadi panggung formal pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Di atas kertas, prosesi ini terkesan sah, rapi, dan terukur. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berdiri tegap, mengucapkan sumpah jabatan bersama para pejabat yang baru dilantik.
Namun di balik senyum resmi dan gemerlap acara, sumber internal di lingkaran Pemprov DKI mengungkap cerita lain, sebuah dugaan permainan politik yang membisikkan bahwa tak semua nama di daftar pelantikan lahir dari seleksi murni.
Proses pengisian jabatan disebut mengikuti prosedur baku. Surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 menjadi dasar hukum yang tak terbantahkan.
Penilaian integritas, rekam jejak, dan kompetensi teknis dijadikan tolok ukur.
Namun, seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial SW mengaku mendapat kabar dari empat anggota DPRD DKI Jakarta, semua kader PDI Perjuangan, yang menyebut sekitar 20 posisi strategis diisi oleh nama-nama titipan politik.
Target utama titipan ini, menurut SW, diarahkan oleh seorang pimpinan DPRD DKI berinisial IM yang disebut berkoordinasi erat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.
> “IM bekerja sama dengan Sekda untuk meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayangnya, Bapak Gubernur tidak mengetahui adanya permainan ini,” ujar SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Cerita SW tak berhenti di situ, dia menyebut IM digerakkan oleh kekasihnya, berinisial DDY, dengan seorang tangan kanan bernama HMT yang bertugas mengatur lobi dan komunikasi di lapangan.
Menurut SW, HMT kerap didampingi dua staf Gubernur, UDN dan WSN, keluar-masuk ruang kerja IM dan Sekda untuk mengamankan proses.
Bukan hanya urusan jabatan, IM juga dikabarkan memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, bahkan kontraktor besar ke kantornya.
> “IM dengan backup Pimpinan KPK memanggil dan memaksa Kepala Dinas, Dirut BUMD, dan kontraktor untuk mengikuti semua kemauannya,” tegas SW.
SW memperingatkan bahwa pelantikan eselon III dan IV yang akan digelar dalam waktu dekat berpotensi menjadi ajang lanjutan manuver politik ini.
Posisi seperti camat, lurah, dan kepala dinas teknis disebut, sangat rawan diisi orang-orang dari lingkaran yang sama.
> “Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada IM, Sekda Marullah Matali, dan pihak-pihak yang disebutkan belum membuahkan tanggapan resmi.
Tim redaksi masih berusaha mendapatkan klarifikasi, agar publik mendapatkan informasi berimbang.
Pelantikan pejabat yang seharusnya menjadi momentum penyegaran birokrasi, kini berubah menjadi sorotan tajam publik.
Dugaan persekongkolan ini, jika terbukti, tak hanya merusak kepercayaan warga Jakarta, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan.
REDAKSI
