etamnews.com – Jakarta – PT Vivo Energy Indonesia disebut-sebut akan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Revvo dengan RON 90 dalam waktu dekat. BBM ini setara dengan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite.
Mengutip dari tempo.co, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menyatakan bahwa ada potensi swasta merebut pangsa pasar PT Pertamina (Persero).
“Menurut mereka, ini justru harga yang dijual lebih murah ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya tetap pro BUMN,” ujar Marwan ketika ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Oktober 2022.
Sebab, menurut Marwan, jika Pertamina mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM, laba tersebut akan masuk APBN. Artinya, keuntungan bisa dinikmati seluruh rakyat.
Karena itu, Marwan menuturkan terbukanya peluang pihak swasta untuk menjual BBM dengan 90 RON bukan langkah positif. Dia lantas menyarankan pemerintah menarik kompensasi kepada swasta sebelum menerbitkan izin penjualan BBM jenis tersebut. Sebab, dalam jangka waktu tertentu, Pertamina akan menanggung kerugian.
“Karena Vivo tidak membangun SPBU di daerah, perusahaan harus bayar kompensasi ke pemerintah dan pemerintah bisa transfer ke Pertamina,” kata Marwan. “Bagi konsumen memang oke, banyak pilihan. Tapi bagi BUMN, itu mengurangi kemampuan cross subsidi ke daerah-daerah yang memang harus disuplai Pertamina. Meskipun dalam rangka jual rugi,” tutur Marwan.
Selain itu apabila swasta mengimpor BBM, sedangkan Pertamina mengambil bahan bakar dari kilang sendiri, Marwan melihat biaya pengilangan perseroan pela merah bakal lebih mahal. Di sisi lain, pemerintah mesti mempertahankan kilang-kilang tersebut agar tidak terlalu banyak melakukan impor.
“Juga untuk tenaga kerja, untuk ekonomi dalam negeri. Kilang-kilang tua ini memang perlu dipertahankan tapi jangan terlalu lama,” kata Marwan. “Cuma pengalaman kita, berpuluh kilang tua mau upgrade dan bangun kilang baru itu gagal.”
Karenanya menanggapi isu ini, Marwan berharap Pertama bisa transparan seiring dengan bertambahnya pesaing. Di sisi lain, ia berpendapat publik bisa mendapat harga BBM yang wajar dan negara tidak harus menanggung beban subsidi bensin yang terlampau besar.
Sumber : Tempo.co
