Penajam. DPRD PPU segera akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PT. PPCI dengan perwakilan masyarakat adat Mentawir. RDP tersebut dilakukan menyusul laporan dari masyarakat adat Mentawir dan LSM Guntur terkait dengan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penambangan yang diduga dilakukan pihak PT. PPCI.
“Kami sudah menyampaikan laporan secara berjenjang, mulai dari Polsek, hingga Mabes Polri, mulai dari Kecamatan sampai Pemerintah Provinsi, bahkan sampai DPR RI. Jadi kami benar-benar berharap agar para pemangku kebijakan memperhatikan secara serius masalah ini.” Ungkap H. Nasir dan Sahnan selaku penerima kuasa dari masyarakat adat Mentawir untuk mewakili aspirasi masyarakat. Pada Minggu, 09/10/2022.
Masyarakat adat Mentawir tidak sendirian, LSM Guntur yang selama ini secara konsisten mengawal dan menyuarakan isu-isu lingkungan di wilayah Penajam Paser Utara juga juga terus melakukan pendampingan dan mengedukasi masyarakat.
“Tentu kita tidak akan membiarkan masyarakat Mentawir jalan sendirian, karena bagaimanapun masalah lingkungan ini bukan hanya tanggunghawab masyarakat, tetapi semua elemen yang ada terutama pemerintah harus terlibat dalam mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan.” Ujar Qosim.
Lebih lanjut Qosim menambahkan bahwa semua kegiatan yang merusak lingkungan harus dihentikan.
“Mereka harus dihentikan, tidak boleh tidak, jangan sampai lingkungan kita sudah benar-benar hancur dan dampaknya sudah sangat buruk terhadap masyarakat baru mengambil tindakan. Jadi sekali lagi kita tidak punya pilihan kecuali menghentikan mereka, dan kami minta Pemerintah Kabupaten dan juga DPRD mengambil tindakan tegas. Besok (Senin, 10/10/2022) surat akan kami serahkan ke DPRD PPU” Terangnya.
Pihak DPRD PPU sendiri telah menyampaikan akan segera menjadwalkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan penjelasannya.
“Kami sudah mendengar permasalahan itu, dan juga sudah sampaikan masyarakat agar menyampaikan surat secara resmi, kalau sudah ada surat resminya, baru akan segera dijadwalkan, karena masalah tambang illegal dan isu lingkungan ini jadi satu paket, tapi semua harus kita dengar agar tidak salah dalam mengambil tindakan.” Demikian ungkap salah satu legislator PPU yang enggan dipublikasikan identitasnya.
Penulis : Barno
Editor : Idrus
