EtamNews – Keluarnya Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang baru saja dilantik untuk menemui massa aksi Aliansi Kaltim Membara tidak membuat massa yang hadir terpuaskan, jawaban yang cenderung normatif dan tidak adanya sikap tegas mengenai kenaikan harga BBM Subsidi membuat massa memilih untuk melanjutkan aksinya.
Hingga pukul 6 sore pun, situasi dan kondisi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Kaltim masih memanas. Massa aksi bahkan kemudian memilih untuk memindahkan konsentrasi unjuk rasa ke pintu masuk sisi kiri.
Disana, secara bergantian mereka melakukan orasi dan meneriakkan tuntutan akan harga BBM Subsidi yang melambung tinggi.
Sampai pukul 7 malam, massa masih belum membubarkan diri, bahkan semakin bergerak rapat dan maju, hingga pada akhirnya pada pukul 8 malam mereka berhasil menerobos masuk pagar DPRD Provinsi Kaltim.
Mereka kemudian berhadapan langsung dengan pihak kepolisian dan dengan lantang menyatakan tuntutan-tuntutan mereka disana.
Ditemui usai massa aksi membubarkan diri, Humas Aliansi Kaltim Membara Sayid Ferhat menyatakan bahwa yang mereka ingin bangun adalah gejolak secara nasional.
“Bahwasanya sebenarnya di seluruh provinsi di Indonesia, tidak ada satu daerah pun yang sepakat dengan kenaikan BBM (Subsidi),” tegasnya.
Ferhat menyadari, bahwa nilai tawar pihak eksekutif maupun legislatif daerah mungkin tidak terlalu besar mengenai isu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat ini, karenanya pihaknya pun tidak mempunyai rencana untuk membuat Nota Kesepahaman dengan para pejabat daerah seperti yang pernah terjadi di beberapa aksi terdahulu.
“Tidak ada penandatanganan seperti itu dengan siapapun,” jawabnya tegas ketika ditanyai mengenai hal itu.
Sosok yang berasal dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ini pun menyatakan, bahwa akan ada terus aksi-aksi lanjutan dan demonstrasi hari ini bukan yang terakhir.
“Hal yang bisa mengakhiri aksi yang kami adakan ini adalah penurunan harga BBM (Subsidi),” pungkasnya.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Membara setelah masuk di kompleks Kantor DPRD Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut;
1. Mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM Bersubsidi
2. Mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan distribusi BBM Subsidi.
3. Mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang.
4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Penulis : Fatih
