Etamnews.com – Samarinda. Tiga hari yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan telah mengatakan, bahwa pekan depan harga BBM Jenis Pertalite akan mengalami kenaikan, yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
Hal ini, Olehnya dipandang perlu karna beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung beban yang cukup menguras biaya atas subsidi BBM. Diketahui, ada Rp. 502,4 miliar yang dialokasikan dari APBN untuk Subsidi, ini telah mencakup BBM Jenis Pertalite, Gas LPG, dan Listrik.
Hal ini, Oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husein, dianggap sebuah keegoisan dan menambah beban masyarakat.
Sani Bin Husein berpandangan, bahwa harga BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan. Mengingat, ada 79% untuk proporsi konsumen atas Pertalite dan Solar.
Selain itu, lanjutnya, ini akan memicu inflasi.
“Saya berpandangan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak seharusnya naik. Alasannya, kenaikkan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumen sebesar 79%. Kenaikannya juga akan memicu efek domino kenaikan harga komoditas pangan karena kenaikan ongkos transportasi. Semua berujung pada menambah beban rakyat banyak,”jelasnya melalui keterangan via WhatsApp saat dihubungi samarindakita.com, Senin (22/8/22).
Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi IV itu memprediksi, kenaikan harga ini akan berkontribusi negatif pada daya beli masyarakat, sebab inflasi diperkirakan akan mencapai 0.97% jika harga Pertalite mencapai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000) per liternya.
“Jika kenaikkan pertalite hingga mencapai Rp10 ribu per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97% , sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2%. Hal tersebut akan memukul daya beli masyarakat,”paparnya.
Menanggapi alasan pemerintah pusat atas kenaikan harga ini, Sani merasa keberatan karna sepenuhnya APBN merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang semestinya tidak ditahan karna hanya akan menambah beban rakyat.
“Kalau alasan kenaikannya membebani APBN saya kurang setuju. APBN itu ssluruhnya untuk rakyat. Ya sudah semstinya negara hadir, khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Bukan malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” tegasnya.
Lebih dalam, Politisi kelahiran Bontang itu menganggap, bahwa pembatasan penyaluran BBM subsidi yang mencapai angka 60% juga dianggap tidak tepat sasaran. Ini merupakan ketidakefektifan ‘My Pertamina sehingga menimbulkan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat.
“Menurut saya pembatasan ketat penyaluran BBM subsidi tersebut yang sekitar 60% dianggap tidak tepat sasaran. My Pertamina tak efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 cc ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi,” katanya.
Menurutnya, pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan pertalite dan solar. Diluar sepeda motor dan kendararan umum, konsumen harus menggunakan pertamax ke atas. Penggunaan dana APBN untuk infrastruktur yg tidak terlalu mendesak sebaiknya di batasi termasuk beberapa alternatif lain
“Disini keberpihakan Pemerintah pusat diuji. Kita lihat dalam 1 minggu ini. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk mestabilkan APBN,” tutupnya.
Penulis : Sabarno
