Etamnews.com – Samarinda. Komisi II DRPD provinsi Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas perkebunan kaltim dan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kaltim membahas tentang realisasi anggaran tahun 2021 dan pertengahan tahun 2022 serta program strategis tahun 2022, (15/7/2022).
Ketua Komisi II DRPD provinsi Kaltim Nidya Listiyono Menjelaskan apa yang sudah direncanakan dalam RPJP harus sesuai dengan konteks. Hal ini juga menjadi media pembelajaran bahwa bantuan yang kita berikan kemasyarakatan tentu harus melalui proses dan melalui program-program nya yang memang itu sudah terdaftar dalam ESPD.
Kemudian lanjut terkait PMK sudah disampaikan bahwa itu sudah di strecing dan kemudian diobatin ada yang sembuh dan ada yang mati tentu hal itu pasti dimusnahkan. Strategi point kita adalah menginginkan dinas terkait melalui tenaga pengamanannya harus maksimal, walaupun mereka juga menyampaikan bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan jumlah SDM nya.
“Tetapi suka tidak suka kita harus menjaga inti-inti point dimana ternak-ternak itu harus masuk dan kemudian diimport dari daerah lain yang kemudian ini perlu pengawasan extra,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Plt Dinas perternakan Munawar menyampaikan terkait dengan realisasi anggaran di tahun 2021, anggaran tahun 2022 sampai pertengahan dan rencana anggaran tahun 2023, sebetulnya komisi II DRPD provinsi Kaltim hanya melihat bagaimana realisasi yang dilakukan itu apakah ada mendapat hambatan atau tidak dan seperti apa solusi yang harus dipecahkan apabila ada suatu permasalahan dan seperti itu yang mereka tanyakan didalam komisi 2 hal ini baik perkebunan maupun perternakan.
“Kami dari dinas peternakan terkait realisasi ditahun 2021 rata-rata mencapai 83%. dan rata-rata hampir semua program kegiatan terjalankan. Namun ada selisih dari 53 miliar ada 11 miliar yang menjadi sisa karna memang ada beberapa permasalahan yang pertama pergantian dan menerima di bulan maret sedangkan ada Recruit ppkm juga pada saat itu juga ada beberapa kendala terkait dengan pengadaan yang jauh dari penawaran nya hampir 25% begitulah demikian permasalahan yang ada di 2021,”ujar Munawar.
Sedangkan untuk yang ada di 2022 kita masih melaporkan per 31 juli melaporkan realisasi yang kita lakukan tahun ini permasalahan kita tidak begitu berat , tetapi memantau pelaksanaan keberadaan penyakit PMK yang muncul sejak 5 mei 2022.
“Program kita hampir jalan semua seperti tahun lalu hanya memang sisa pengadaan kita agak terlambat sedikit karna ada pengaruhnya PMK sedangkan pelaksanaan seperti ini rundown dan lain-lain masih on progres kegiatan per 31 juli 2022, mudah-mudahan bisa mencapai sampai 100% seperti tahun lalu walaupun selisih nya ada beberapa kendala masalah,” tutupnya.
Penulis : Mitra.
