Etamnews.com – Samarinda. Terobosan baru yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait sistem parkir berlangganan dengan ini Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. Laila menyebut, hal yang positif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.
Dengan perkembang fitur layanan e-Parking maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Ibu Kota Provinsi Kaltim ini untuk maju dan menatap era digitalisasi.Meski masih belum maksimal, namun penerapan e-Parking di Samarinda, Kalimantan Timur terus dikebut ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan fitur layanan baru yang diluncurkan adalah bernama B-Money. Rencana itu pun sontak mendapat respon positif dari legislatif Kota Tepian.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah mengatakan, layanan B-Money diluncurkan sebagai pilihan masyarakat yang masih gaptek menggunakan fitur kode batang alias barcode.
“Nantikan ada pilihan kalau tidak bisa menggunakan barcode atau hp android nanti akan digunakan yang tab, kalau dari Bank Kaltim namanya B-Money atau bisa menggunakan kartu elektronik lainnya, yang terpenting ada alat tab-nya. Masyarakat itu kan tidak terbiasa maka merasa kesulitan, yang dikeluhkan selama ini kan itu,” papar Laila Fatihah, Senin (04/07/2022).
“Memang seharusnya seperti itu, artinya kalau sudah menggunakan sistem online, seharusnya kebocoran-kebocoran (PAD) itu bisa diminimalisir, dan sebenarnya masyarakat Samarinda itu bukan tidak mau paham teknologi tetapi lebih tepatnya tidak mau ribet” ucap Laila saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp.
Selain era digitalisasi, Laila Fatihah juga menyebut bahwa potensi pendapatan daerah di sektor parkir terus menunjukan angka yang positif.
“Tetapi kalau kita tidak memulai kita tidak bisa menerapkan sistem online ini. Kenapa saya optimis, karena dari hasil kita bertemu dengan Bank Kaltim grafiknya luar biasa naik sekali,” tegasnya.
“Artinya momen ini harus betul-betul diperjuangkan bersama, tidak hanya pemerintah kota, dprd samarinda, tapi juga masyarakat sangat diperlukan membantu untuk mensosialisasikannya,” harap Laila.
Selama ini menurut Laila, kebocoran PAD Kota Samarinda banyak terjadi di sektor parkir tepi jalan umum. Politisi PPP tersebut menginginkan agar terobosan yang disodorkan oleh pemerintah bisa mengatasi kebocoran ini dan menata kondisi parkir di Samarinda sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah dengan lebih baik.
“Selama ini PAD kita kebocoran terhadap ruang-ruang jalan terkhususnya parkir tepi jalan umum, jadi kalau konsepnya seperti itu menurut saya sangat bagus, artinya mudah digunakan masyarakat, ibaratnya dalam satu hari, satu ruas jalan parkir konvesional hanya mendapat Rp 50 ribu, tapi dengan menggunakan uang digital bisa Rp 500 ribu, Intinya jika masyarakat merasa mudah menggunakan E-parking, ya berjalan saja E-Parking, kalau lebih mudah dengan kartu ya silahkan itu menjadi pilihan,” ujarnya.
Selain sistem parkir berlangganan yang dicoba oleh Pemkot Samarinda, sebelumnya walikota Andi Harun juga telah melaunching sistem pembayaran E-Parking dengan metode digital melalui scan barcode. Ada 10 tempat yang diujicobakan untuk penerapannya, meskipun masih terus dievaluasi oleh pihak pemkot sebagai sistem baru.
Kemudian, “saya lihat gerafik di Bank Kaltim di 3 bulan lalu Kemudian mendapatkan penurunan ada dua kendalanya pertama juru parkir kurang responsif dan yang ke dua kurang sosialisasi sehingga akhirnya juru parkir tidak menawarkan dan tidak berminat untuk menggunakan barcode. Kenapa mereka tidak mendapatkan konvensional yang seimbang dan mereka harus terorganisir dengan jelas”
Anggota legislatif dari dapil Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang itu juga menilai bahwa secara teknis belum efektif. Di lapangan memakan waktu cukup lama, kurang lebih 2 menitan.
Politikus partai PPP Laila Fatihah, mengaku terkadang dirinya mencoba melakukan pembayaran non-tunai di salah satu tempat. Namun juru parkirnya kurang responsif, harus perlu adanya pelatihan-pelatihan.
Contoh kasus, “Saya mencoba, saya liat ada gantungan (Barcode, Red) di leher jukir. Dia menawarkan atau tidak, ternyata tidak. Jadi itu juga menjadi catatan kami,” terangnya.
Memang, secara penggunaan belum efektif, sebut Laila, namun secara penerimaan daerah dari parkir non-tunai meningkat 70% sampai 80% jika dibandingkan pendapatan dari parkir konvensional.
“Jadi catatan untuk Dishub Samarinda, perlu meningkatkan juru parkir lagi, terutama responsif dan untuk Pemerintah Kota lebih memasifkan sosialisasi” pungkasnya
(Ar).
Editor : Hidayat.
