Etamnews.com – Samarinda. Menjelang kontestasi politik 2024 Kepala Badan Kesbangpol Sufian Agus membeberkan situasi perpolitikan yang ada di Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan, adalah sebuah kewajaran jika jalan poros menuju puncak Pemilu tahun 2024 mulai hangat dalam perbincangan ruang-ruang politik.

Agus menilai bahwa para politisi saat ini mulai memperhitungkan siapa dan bagaimana untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun kursi di DPRD.

“Jadi hangat-hangatnya itu dalam artian, para politisi kita ini sudah mulai menghitung-hitung, siapa ini dan bagaimana untuk merebut posisi KT 1, atau posisi bupati, gubernur, walikota, atau anggota DPRD ini untuk tetap jadi diperiode selanjutnya”. Jelasnya, Selasa (14/6/22)

Walau demikian, Ia juga menyebutkan bahwa para politisi saat ini belum memikirkan langkah untuk menetapkan siapa yang akan menjadi bakal calon nantinya dan masih fokus pada kursi masing-masing untuk mempertahankan posisi.

“Bahwa mereka, masing-masing dari politisi masih memikirkan, misalnya masih jadi apa nda? di tahun 2024 ini sebagai anggota DPRD, atau partainya masuk nda di dalam pemerintahan nantinya”. Lanjutnya

Di sisi lain, Agus menyebutkan titik fokus para politisi yang masih tertuju pada posisi nomor 1 di Indonesia (Pemilihan presiden) walau pun itu menjadi urusan Pemerintah pusat.

“Menjelang 2024 awal Februari nanti kan mereka masih fokus di pemilihan presiden nanti. Kemungkinan partai-partai di Daerah ini hanya membawa atas nama aspirasi masyarakat, misalnya bahwa kami atas nama masyarakat menunjuk calon presiden ini, wakil presidennya ini”. Paparnya

Labih dalam Ia menyebutkan bahwa sudah ada 10 partai baru yang mendaftarkan diri di Kesbangpol. mengingat bahwa syarat untuk mendaftar ke KPU terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kesbangpol itu sendiri.

“10 Partai baru itu kan baru mendaftar di sini (Kesbangpol). Nanti kan mereka mendaftar di KPU nih setelah dibuka nanti pendaftaran, harus ada rekomendasi dari Kesbangpol, jadi daftar dulu di Kesbang”. Terangnya

Terlepas dari pembahasan kontestasi politik tersebut ia membeberkan tentang program pendidikan politik yang diberikan kepada mahasiswa, perempuan, disabilitas dan partai.

Terkhusus untuk perempuan, ia menghimbau kepada partai politik untuk mencalonkan perempuan, mengingat ada aturan yang mengatur bahwa suara perempuan dalam kursi parlemen harus mencapai 30 persen yang sekarang masih banyak kekosongan.

Namun kerana kurangnya kader perempuan yang ada di Partai politik dan mempertimbangkan elektabilitas maka kebijakan sepenuhnya ada di partai politik.

(red/sbr)