etamnews.com – Samarinda. “Kepala Satker dan PPK sedang di Jakarta, biasanya ada rapat mingguan pimpinan disana.” Begitu ucap salah seorang staf Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Timur yang diketahui bernama Indra.

Tim redaksi etamnews.com mencoba menelisik lebih jauh terkait ramai beredarnya isu tentang adanya dugaan konspirasi atau pengaturan pemenang lelang yang dilakukan oleh oknum di satuan kerja yang berada dibawah Kementerian PUPR itu.

Sekira pukul 10.30 wita, tim redaksi tiba di kantor yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kompleks Perumahan Mediterania. Sesampainya di Kantor yang berlokasi diarea perumahan elit itu tim redaksi mencoba menemui Kepala Satker, namun berdasarkan informasi dari staf yang bertugas, mengatakan bahwa pimpinan tidak ada ditempat alias sedang ada tugas kedinasan di Jakarta.

Tidak berhasil menemui Kepala Satker, tim redaksi media ini menanyakan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lagi-lagi jawaban yang sama didapatkan “Pimpinan sedang dinas ke Jakarta” ujar staf itu sembari berlalu.

Tak mau pulang kosong, tim redaksi berupaya untuk menemukan informasi terkait isu yang beredar dengan mendatangi kantor BP2JK yang berlokasi di Jl. Rapak Indah guna mengonfirmasi kebenaran isu yang semakin santer dibahas dikalangan kontraktor lokal Kaltim.

Entah disengaja atau tidak, tim redaksi etamnews.com juga menemui kondisi yang hampir serupa, bedanya, dikantor BP2JK ini tidak satupun wartawan diperbolehkan masuk. Seorang security perumahan berbadan tegap telah berdiri menghadang setiap orang yang akan memasuki area perumahan.

“Ada agenda apa saudara datang ke kantor BP2JK, siapa yang hendak ditemui, apa sudah ada janji untuk bertemu sebelumnya.” Tanya security itu dengan nada selidik yang tajam bak “anjing pelacak”.

Terjadi percakapan sedikit alot dengan security dan kami pun menjelaskan maksud dan tujuan kami mendatangi kantor BP2JK selaku institusi yang melakukan lelang proyek satker penyediaan perumahan Kementerian PUPR wilayah Kaltim itu. Dari percakapan kami dengan sang security perumahan Green Point, diketahui bahwa ternyata pihak BP2JK telah menyampaikan pesan khusus agar tidak mengizinkan wartawan dan ormas masuk ke lingkungan perumahan Green Point khususnya ke kantor BP2JK.

Sang security kemudian mengeluarkan ponselnya, sejurus kemudian menelpon seseorang yang kami duga adalah pihak BP2JK. Usai menutup telpon, security itupun menjelaskan bahwa sesuai perintah dari pihak BP2JK, tidak boleh ada pihak ormas ataupun wartawan yang boleh masuk ke kantor BP2JK. Ketika kami meminta informasi perihal siapa pihak yang dihubunginya, ternyata security perumahan tersebut menelpon security yang bertugas menjaga BP2JK yang bernama Hendri.

Ironisnya, bahkan untuk mengambil gambar didalam area perumahan pun pihak security tidak mengizinkan, meskipun tim redaksi dibekali dengan kartu pers resmi dan telah juga menjelaskan aturan terkait sanksi pidana bagi siapapun yang dengan sengaja menghalangi wartawan untuk menggali informasi. Tim redaksi hanya boleh mengambil gambar dari pintu gerbang luar perumahan.

Nampaknya, baik pihak Satker Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, PPK hingga BP2JK sengaja menutup diri dari kejaran awak media, padahal tujuan kami adalah untuk mengklarifikasi isu-isu miring yang beredar ditengah masyarakat khususnya kalangan kontraktor lokal. Tapi apa lacur, mereka menutup rapat akses informasi, seolah mempertegas adanya indikasi kecurangan dalam penentuan pemenang lelang.

Sampai berita ini dirilis, tim redaksi masih berupaya untuk bisa menggali kebenaran informasi terkait adanya konspirasi pengaturan pemenang lelang dengan cara menyurati secara resmi pihak-pihak terkait untuk melakukan audensi dan wawancara khusus.(red.dyt)